 |
Ma’ruf menyampaikan pandangan itu saat menghadiri Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). Ia menyebut sistem ekonomi dunia masih berorientasi pada akumulasi kekayaan, bukan pemerataan.
Menurut Ma’ruf, kondisi tersebut mendorong konsentrasi harta pada kelompok tertentu. Akibatnya, jurang antara kelompok kaya dan masyarakat luas semakin melebar. Ia menilai situasi ini berisiko menghambat keadilan sosial dan stabilitas ekonomi.
“Sebagian kecil orang menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas hanya menikmati sebagian kecil,” ujar Ma’ruf.
Ketimpangan Ekonomi Indonesia dan Prinsip Syariah
Ma’ruf menegaskan bahwa Islam telah meletakkan prinsip ekonomi yang adil sejak awal. Al-Qur’an, kata dia, menekankan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Prinsip tersebut relevan untuk menjawab ketimpangan ekonomi Indonesia saat ini.
Ia menjelaskan bahwa tujuan syariah tidak berhenti pada perlindungan kepemilikan. Syariah juga mengatur distribusi kekayaan agar berjalan adil dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pemerataan
Ma’ruf menilai ekonomi syariah mampu menjadi pilar baru pertumbuhan nasional. Sistem ini tidak hanya mengejar pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan dan keberkahan.
Ia menekankan pentingnya perluasan akses ekonomi bagi masyarakat. Pembiayaan syariah, penguatan UMKM, dan inklusi keuangan dinilai mampu menekan ketimpangan ekonomi Indonesia.
Ma’ruf juga mengibaratkan ekonomi syariah seperti pesantren. Pelaku ekonomi berperan sebagai sumber daya manusia. Sistem syariah menjadi nilai dasar. Para ekonom bertugas menjaga arah agar ekonomi tetap berkeadilan dan berkelanjutan.
