 |
Pernyataan itu disampaikan Dudung usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur SPPG di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa.
Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan sejumlah persoalan serius, mulai dari area dapur kotor, adanya belatung, tempat pencucian yang tidak layak, hingga tata ruang penyimpanan bahan makanan yang masih bercampur antara area basah dan kering.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” kata Dudung.
Menurutnya, pemisahan area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak sekolah.
Dudung menegaskan pelaksanaan program MBG tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target jumlah makanan, tetapi juga wajib memperhatikan kualitas gizi dan keamanan pangan.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya,” ujarnya.
Ia menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut harus dikawal secara ketat agar berjalan aman, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia.
KSP, kata Dudung, akan melakukan audit cepat dan verifikasi nasional terhadap seluruh dapur SPPG. Hasil verifikasi nantinya akan dibagi dalam beberapa klasifikasi, yakni layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak operasional.
Dudung juga mengingatkan bahwa sertifikasi dapur tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata. Kondisi nyata di lapangan harus benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.
Selain itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG, termasuk yayasan, pengelola SPPG, hingga pemerintah daerah, tidak menjadikan program tersebut sebagai ladang bisnis yang mengorbankan kualitas makanan.
“Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada keuntungan berlebihan yang akhirnya menurunkan kualitas,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat dan perangkat wilayah ikut mengawasi pelaksanaan program MBG untuk mencegah risiko keracunan makanan pada anak-anak penerima manfaat.
Dudung memastikan KSP akan terus melakukan pengawasan, termasuk sidak diam-diam ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat guna memastikan seluruh dapur SPPG berjalan sesuai standar.
Sebelumnya, KSP telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait tindak lanjut hasil temuan di lapangan.
