 |
Massa aksi menyoroti tiga persoalan utama, yakni lonjakan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dugaan kepemilikan kapal pesiar bernomor lambung ASR 87, serta dugaan keterlibatan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) dalam aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena.
Ketua Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N), Arnol Ibnu Rasyid, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan harta kekayaan Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut.
Menurut dia, berdasarkan data yang mereka miliki, harta kekayaan ASR meningkat sekitar Rp49 miliar dalam kurun waktu sembilan bulan. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang diterima kepala daerah.
"Kenaikan harta kekayaan yang tidak rasional seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri asal-usul kekayaan tersebut," kata Arnol di sela-sela aksi.
Arnol menduga peningkatan nilai harta kekayaan tersebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT TMS di Pulau Kabaena. Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut.
Selain menyoroti LHKPN, massa aksi juga mengangkat persoalan kapal pesiar mewah bernomor lambung ASR 87. Mereka menduga kapal tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan manfaat dari aktivitas pertambangan PT TMS.
Menurut Arnol, dugaan itu didasarkan pada hasil penelusuran yang dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
"Berdasarkan data yang kami peroleh, terdapat informasi yang mengarah pada kepemilikan kapal tersebut. Karena itu, kami meminta KPK melakukan penelusuran secara menyeluruh," ujarnya.
Dalam orasinya, Arnol juga meminta KPK tidak hanya berfokus pada operasi tangkap tangan (OTT), tetapi turut memberikan perhatian terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah lebih dahulu disampaikan oleh masyarakat.
"Kami sudah beberapa kali menyampaikan laporan. Namun, sampai saat ini belum ada perkembangan yang kami ketahui," katanya.
Massa aksi menegaskan akan terus menggelar demonstrasi apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons dari KPK.
