Seluruh Penduduk Ditargetkan Punya Rekening, Pemerintah Siapkan Integrasi Data

Jendela-fakta.com  Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lebih aktif menjangkau masyarakat dengan menyiapkan rekening bagi penduduk yang belum memilikinya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Airlangga, Presiden ingin kepemilikan rekening dapat semakin luas sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan.

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan sebagai salah satu basis untuk menjangkau masyarakat.

Airlangga menjelaskan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) nantinya akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia.

Integrasi tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan sistem pembayaran. Salah satu instrumen yang akan digunakan adalah QRIS.

“Terutama untuk payment system-nya, dan yang kedua gateway system-nya, jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” jelas Airlangga.

Airlangga mengatakan rekening yang disiapkan tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

Dengan adanya rekening, penyaluran bantuan maupun program pemerintah diharapkan dapat dilakukan melalui sistem perbankan yang terintegrasi.

Pemerintah juga menilai perluasan kepemilikan rekening sejalan dengan upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan nasional.

Airlangga menyebut berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan nasional disebut berada di atas standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” kata Airlangga.

Pemerintah berharap perluasan akses rekening dan penggunaan sistem pembayaran digital dapat semakin mendorong masyarakat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal.

(ag/tj)