 |
Menurut Nabilah, kantor kelurahan, kecamatan, hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menjadi contoh nyata dalam penerapan pemilahan sampah sehari-hari. Ia menilai pemerintah harus menunjukkan konsistensi agar kampanye pengurangan sampah tidak hanya menjadi slogan.
“Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dahulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye gerakan kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten,” kata Nabilah di Jakarta, Senin.
Nabilah mendukung instruksi Pramono Anung terkait gerakan pilah sampah dari rumah yang mulai diterapkan pada 10 Mei 2026. Namun, ia meminta kebijakan tersebut disertai pengawasan, fasilitas pendukung, dan evaluasi berkala agar berjalan efektif.
Ia menilai persoalan sampah di Jakarta selama ini masih berfokus pada penanganan di hilir, terutama di TPST Bantargebang. Padahal, akar utama masalah sampah berada di hulu, yakni belum optimalnya pemilahan sampah sejak dari sumber.
“Selama sampah dari rumah masih tercampur, maka beban di hilir akan terus menumpuk. Jakarta tidak bisa terus mengandalkan Bantargebang,” ujarnya.
Nabilah juga menekankan perubahan perilaku masyarakat tidak akan berjalan tanpa keteladanan dari pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh kantor pemerintahan menerapkan sistem pemilahan sampah secara konsisten sebelum mengajak masyarakat ikut terlibat.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan program pilah sampah dari sumber diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang.
Menurut Pramono, program tersebut dilaksanakan serentak di lima wilayah kota administrasi Jakarta hingga Kepulauan Seribu sesuai instruksi gubernur tentang gerakan pilah sampah.
Ia mengatakan pemisahan sampah organik dan anorganik akan mempercepat penanganan sampah di Jakarta karena sampah yang dikirim ke TPST nantinya hanya berupa residu.
