 |
Desakan tersebut muncul menyusul meningkatnya sorotan publik terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai belum ditangani secara maksimal, termasuk dugaan tambang ilegal, kerusakan lingkungan, hingga berbagai laporan masyarakat yang dianggap belum memperoleh kepastian hukum.
Koordinator pemuda Sultra-Jakarta, Egit Setiawan, menilai situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Kami meminta Kapolri segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Konawe Selatan. Banyak persoalan pertambangan yang menjadi perhatian publik namun hingga hari ini masyarakat belum melihat langkah penegakan hukum yang tegas dan transparan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/05/2026).
Ia juga menyoroti sejumlah aktivitas perusahaan tambang di Konawe Selatan, termasuk PT Sambas Minerals Mining dan beberapa perusahaan lain yang disebut perlu mendapatkan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum maupun kementerian terkait.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus hadir memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan tidak merusak lingkungan hidup.
Selain mendesak pencopotan Kapolres Konawe Selatan, pihaknya juga meminta Mabes Polri dan Divisi Propam Polri turun langsung melakukan audit investigatif terhadap penanganan berbagai laporan dugaan pelanggaran hukum pertambangan di daerah tersebut.
“Kami ingin institusi Polri tetap dipercaya masyarakat. Karena itu evaluasi penting dilakukan agar tidak muncul asumsi liar di tengah publik terkait penanganan persoalan tambang di Konawe Selatan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Konawe Selatan maupun perusahaan yang disebut dalam pernyataan tersebut belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak demi menjaga keberimbangan informasi sesuai kode etik jurnalistik.
