 |
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.
Dalam keterangannya, Dasco mengatakan rapat tersebut menjadi forum koordinasi antara DPR, pemerintah, dan unsur pekerja untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait potensi PHK.
"Pada hari ini kami telah mengadakan rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama pemerintah dan DPR. Hasil pembahasan akan disampaikan kepada masyarakat agar para pekerja memperoleh informasi yang lebih jelas," ujar Dasco.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta faktor penyebabnya.
Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja dalam skala lebih luas.
Selain membahas isu PHK, rapat juga menyinggung persoalan pasokan gas untuk sektor industri yang dinilai turut memengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha.
Prasetyo menyebut pemerintah telah melakukan koordinasi terkait persoalan tersebut dan akan segera mengambil langkah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami akan segera mencari solusi agar kebutuhan gas bagi sektor industri dapat terpenuhi sehingga aktivitas produksi tetap berjalan," kata Prasetyo.
Di sisi lain, Dasco menyampaikan bahwa Satgas Mitigasi PHK akan menggelar pertemuan secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan sekaligus memperkuat koordinasi antara DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Untuk unsur DPR, koordinasi Satgas Mitigasi PHK akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
