 |
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai bertemu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta penguatan tata kelola pelaksanaan program MBG.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menyerahkan hasil kajian lapangan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.
Menurut Luhut, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan program berbasis data yang akurat agar tata kelola, pengawasan, dan pelaksanaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.
"Berdasarkan arahan Presiden, program sebesar ini harus dikelola dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pengawasan dan tata kelolanya semakin baik," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (23/6/2026).
Hasil kajian Dewan Ekonomi Nasional yang dilakukan di sekitar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan bahwa perputaran belanja pangan dari program MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja.
Meski demikian, Luhut menilai manfaat ekonomi program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat bawah.
Menurutnya, masih banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM yang belum terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok program MBG.
Ia menjelaskan bahwa tantangan utama pelaksanaan MBG tidak hanya terletak pada penyediaan dapur atau SPPG, tetapi juga pada kesiapan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok skala kecil, serta tata kelola kemitraan.
Karena itu, Luhut menilai penguatan ekosistem MBG memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, hingga pelaku usaha agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.
Luhut menegaskan Dewan Ekonomi Nasional siap bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam menyusun berbagai langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Menurutnya, hasil kajian yang telah diserahkan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar Program Makan Bergizi Gratis semakin akuntabel, efisien, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.
