 |
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa langkah ini menjadi bagian dari peta jalan pemerintah untuk menekan angka impor bahan bakar fosil secara signifikan.
"Kebutuhan bensin tahunan kita berada di angka kurang lebih 40 juta KL. Dari total tersebut, kapasitas produksi domestik baru menyentuh 14,3 juta KL, sehingga kita masih harus mengimpor hampir 25 juta KL. Namun, dengan beroperasinya Kilang Balikpapan sejak Januari 2026 lalu, ada tambahan produksi sebesar 5,5 juta KL bensin. Artinya, sisa impor kita kini berada di kisaran 20 juta KL," jelas Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/6/2026).
Mengadopsi Kesuksesan Program Biodiesel
Meski kehadiran Kilang Balikpapan berhasil memangkas ketergantungan impor, defisit pasokan sekitar 20 juta KL per tahun tetap harus diatasi. Oleh karena itu, Program E20 yang mencampurkan bensin dengan 20% kandungan etanol hadir sebagai salah satu solusi taktis pemerintah.
Menurut Bahlil, kebijakan ini mengacu pada keberhasilan implementasi program biodiesel berbasis kelapa sawit di sektor solar, yang sukses berevolusi dari format B10 hingga kini menuju B50. Pola keberhasilan serupa kini akan direplikasi pada sektor bensin melalui penguatan industri bioetanol domestik.
"Untuk mengikis sisa impor yang 20 juta KL itu, kita akan menerapkan program E20. Semangatnya berangkat dari kesuksesan program B10 sampai B50. Kita akan memproduksi etanol dengan memanfaatkan komoditas lokal seperti tebu, singkong, hingga jagung. Total kebutuhan produksinya mencapai 4 juta KL, dan pemerintah akan bertindak sebagai off-taker (pembeli utama) dari hasil panen para petani," pungkasnya.
Dampak Positif bagi Petani dan Target Net Zero Emission
Bahlil menegaskan bahwa skema penyerapan ini sengaja dirancang untuk memberikan jaminan pasar bagi para petani dan pelaku usaha di sektor hulu bioenergi. Dengan begitu, program E20 tidak hanya sekadar mengurangi volume impor bensin, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi di sektor pertanian secara masif.
Di sisi lain, kebijakan strategis ini juga menjadi lompatan penting bagi Indonesia dalam memenuhi komitmen global jangka panjang, yaitu mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, atau bahkan bisa terealisasi lebih cepat dari jadwal semula.
