 |
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Antrean SPBU yang digelar di Aula Catur Prasetya Polda Sumut, Rabu (15/7/2026).
Rakor dihadiri Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, Direktur Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedy Jaminsyah Purba, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, Ketua DPC Hiswana Migas Sumut Rajali Husein, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam paparannya, Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri mengungkapkan bahwa hingga 14 Juli 2026 terdapat 125 SPBU terdampak gangguan distribusi dari total 324 SPBU yang beroperasi di Sumatera Utara.
Sebagai langkah pengamanan, Polda Sumut mengerahkan 786 personel untuk mengawal distribusi BBM di berbagai wilayah. Selain itu, kepolisian juga menyiapkan 10 personel cadangan yang dapat diperbantukan sebagai awak maupun pengemudi mobil tangki apabila diperlukan.
"Hasil mitigasi menunjukkan adanya keterlambatan pasokan serta berkurangnya jumlah awak mobil tangki. Kami melakukan pengawalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM," ujar Dwi.
Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma menjelaskan hasil analisis di lapangan menunjukkan antrean BBM dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya gangguan tenaga kerja yang berdampak pada operasional fuel terminal serta berkurangnya jumlah pengemudi mobil tangki.
Menurutnya, keterbatasan pengemudi menyebabkan distribusi BBM dilakukan secara bertahap sehingga banyak SPBU hanya menerima sebagian dari kebutuhan harian.
"Sebagian besar SPBU hanya memperoleh sekitar setengah dari volume yang diajukan sehingga stok cepat habis dan memicu antrean di SPBU lain yang masih memiliki persediaan," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Dedy Jaminsyah Purba menegaskan masyarakat membutuhkan langkah nyata untuk memulihkan distribusi BBM, bukan sekadar penjelasan.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumut telah berkoordinasi dengan Polda Sumut terkait berbagai kendala yang terjadi, termasuk persoalan awak mobil tangki.
"Kami meminta Pertamina segera mengembalikan kondisi distribusi seperti semula. Pemerintah Provinsi menekankan tiga hal, yakni kepastian waktu normalisasi, langkah konkret yang dilakukan, serta strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi," ujarnya.
Ketua DPC Hiswana Migas Sumatera Utara Rajali Husein menyampaikan seluruh SPBU di jalur lintas Sumatera telah diminta beroperasi selama 24 jam guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia mengakui kondisi di lapangan masih cukup berat karena antrean panjang memicu gesekan antar konsumen.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Sumut Indah Sari Karo-karo mengatakan krisis pengemudi mobil tangki menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi BBM. Karena itu, dukungan aparat keamanan dinilai penting untuk menjaga kelancaran penyaluran.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyebut situasi antrean BBM memiliki karakteristik layaknya penanganan kondisi darurat.
Di Kota Medan yang memiliki 91 SPBU, kepolisian telah menempatkan patroli di sejumlah lokasi yang mengalami antrean panjang guna menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Ia juga mengingatkan agar situasi tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di sektor migas maupun penyebaran informasi yang dapat memperkeruh keadaan.
"Kami telah menemukan adanya perkelahian di salah satu SPBU, bahkan ada masyarakat yang pingsan akibat antrean. Karena itu diperlukan langkah mitigasi yang mampu menjaga situasi tetap kondusif," katanya.
