.jpg) |
Juru bicara Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan pihaknya menghargai berbagai masukan yang disampaikan oleh pihak lain terkait arah pemerintahan maupun komposisi kabinet.
Menurut Bahtra, setiap aspirasi yang muncul merupakan bagian dari dinamika politik dan pemerintahan yang perlu dihormati.
“Kami tentu menghargai dan menghormati setiap usulan atau penyampaian aspirasi dari berbagai pihak,” kata Bahtra kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
Gerindra Serahkan Keputusan kepada Presiden
Terkait wacana reshuffle, Bahtra menegaskan bahwa keputusan mengenai perubahan susunan kabinet berada di tangan Presiden Prabowo.
Ia menyebut pengangkatan maupun pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi.
“Berkenaan soal reshuffle kabinet atau pengisian kekosongan jabatan yang ada di kabinet tentu merupakan hak prerogatif presiden. Maka dari itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden,” ujarnya.
Dengan demikian, Gerindra memilih tidak berspekulasi mengenai siapa saja yang berpotensi masuk maupun keluar dari Kabinet Merah Putih.
PKS Dorong Profesional Masuk Kabinet
Sebelumnya, Mardani Ali Sera turut menanggapi isu penyegaran Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut dapat dilakukan setelah momentum peringatan HUT ke-81 RI.
Mardani menyatakan tidak mempermasalahkan apabila Presiden Prabowo membuka ruang bagi figur baru untuk bergabung dalam pemerintahan.
Menurutnya, pertimbangan utama dalam memilih anggota kabinet sebaiknya mengutamakan kemampuan dan integritas, bukan semata-mata latar belakang politik.
“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” ujar Mardani.
Pernyataan tersebut disampaikan Mardani dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi II DPR RI.
Wacana reshuffle pun kembali menjadi perhatian publik seiring munculnya berbagai pandangan mengenai kebutuhan penyegaran pemerintahan. Namun, hingga kini keputusan terkait perubahan susunan kabinet tetap berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
