DPR Soroti Ketidaksesuaian Data Desil dalam Penyaluran KIP Kuliah

Jendela-fakta.com Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti penerapan kriteria kondisi sosial ekonomi berbasis desil dalam penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, sistem tersebut berpotensi membuat mahasiswa dari keluarga kurang mampu kesulitan memperoleh akses bantuan pendidikan.

Bonnie menyampaikan hal itu dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Bonnie mengatakan persyaratan kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu kendala dalam memperoleh KIP Kuliah. Ia menilai klasifikasi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan perlu dievaluasi apabila justru membuat calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

“KIP ini banyak sekali terbentur pada syarat terutama sekali latar belakang sosial ekonomi keluarga yang disebut desil itu tadi, Pak,” ujar Bonnie.

Ia juga mengkritik kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya. Menurut dia, kesalahan administrasi atau pencatatan dapat menyebabkan seseorang masuk ke kelompok desil yang tidak mencerminkan kondisi riil keluarganya.

Bonnie menilai persoalan tersebut menjadi serius karena dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Ia pun meminta pemerintah melalui Mendiktisaintek ikut mencari solusi atas persoalan pendataan tersebut.

“Kita dengar beberapa waktu lalu di Unpad ada sekian banyak mahasiswa yang terancam batal gara-gara sudah diterima, desilnya tidak sesuai dengan syarat yang telah diajukan, ditentukan untuk mendapatkan KIP Kuliah,” katanya.

Bonnie mengungkapkan dirinya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menyebabkan anak-anak dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

Ia menegaskan akses terhadap pendidikan merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Karena itu, persoalan administratif dalam pendataan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mahasiswa yang secara ekonomi membutuhkan dukungan negara.

“Mestinya persoalan-persoalan ini tidak menjadi penghalang bagi anak-anak muda kita untuk menempuh kuliah, Pak. Masih banyak anak-anak muda kita ingin kuliah namun karena keadaan ekonominya tidak mampu maka dia terhalang untuk melanjutkan kuliah,” tandas Bonnie.

(ag/tj)