Muhamad Nur Purnamasidi Dorong Kenaikan Nilai Bantuan PIP

Jendela-fakta.com Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, mendorong pemerintah meningkatkan nilai bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, besaran bantuan yang diterima saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

Purnamasidi mengatakan keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi penghambat bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Jangan sampai keterbatasan ekonomi menjadi alasan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Purnamasidi kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 yang menunjukkan rata-rata pengeluaran pendidikan peserta didik dalam setahun mencapai sekitar Rp4,56 juta untuk jenjang SD, Rp7,34 juta untuk SMP, serta Rp10,19 juta untuk SMA/SMK.

Dengan besaran biaya tersebut, Purnamasidi menilai bantuan PIP yang ada saat ini baru mampu menanggung sebagian kebutuhan pendidikan siswa. Karena itu, diperlukan penyesuaian nilai bantuan agar manfaat program lebih terasa bagi keluarga penerima.

Menurut dia, peningkatan manfaat PIP bukan hanya persoalan menambah nominal bantuan, tetapi merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan.

“Ini bukan sekadar persoalan hitung-hitungan matematis, melainkan wujud tanggung jawab negara. Apalagi amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) sebesar Rp549,9 triliun untuk 2027. Angka tersebut meningkat sekitar 8,2% dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp508,2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan di sektor pendidikan.

“Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun, terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi KUR (Kredit Usaha Rakyat),” ujar Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI, Jumat (14/8).

Dalam anggaran tersebut, program PIP dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pemenuhan layanan pendidikan.

Pemerintah menargetkan penerima PIP pada 2027 mencapai 22,1 juta siswa. Sementara itu, program KIP Kuliah ditargetkan menjangkau sekitar 1,1 juta penerima.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mengandalkan data yang lebih akurat dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Salah satu sumber data yang disiapkan adalah hasil Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilaksanakan BPS.

Menurut Airlangga, pembaruan data tersebut juga berkaitan dengan proses rebasing Produk Domestik Bruto (PDB). Sensus Ekonomi 2026 turut mengintegrasikan sektor pertanian dalam pendataan ekonomi nasional.

(ag/tj)