 |
Menurut Yahya, langkah tersebut dapat menjadi solusi agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak terbengkalai.
“Dalam rapat bersama Komisi IX, Ibu Agustina Arumsari menyampaikan bahwa motor listrik tersebut direncanakan untuk dihibahkan kepada guru honorer di daerah. Saya mendukung rencana itu,” kata Yahya, Sabtu (20/6/2026).
Meski mendukung pemanfaatan aset tersebut, Yahya mengaku sejak awal memiliki pandangan bahwa pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Politikus Partai Golkar itu juga menyebut Komisi IX DPR tidak menerima laporan khusus terkait pengadaan kendaraan tersebut, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran belum dapat dilakukan secara maksimal.
Selain itu, Yahya menilai aspek layanan purna jual dan dukungan jaringan dealer dari pihak penyedia perlu menjadi perhatian agar pemanfaatan kendaraan dapat berjalan optimal.
Terlepas dari berbagai catatan tersebut, Yahya mengapresiasi langkah Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang berupaya mengoptimalkan aset yang telah tersedia agar tetap bermanfaat.
Sebelumnya, Agustina menjelaskan bahwa motor listrik tersebut merupakan pengadaan pada periode sebelumnya. BGN berencana berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung guna memastikan proses pemanfaatan aset dilakukan sesuai ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
Menurut Agustina, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap motor listrik, tetapi juga mencakup berbagai perangkat yang telah dibeli pada tahun 2025, seperti peralatan teknologi informasi dan sarana pendukung lainnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2026 dengan memaksimalkan penggunaan aset yang sudah tersedia sehingga tidak diperlukan pengadaan baru untuk kebutuhan yang memiliki fungsi serupa.
